ALMI Kritik Kebijakan Baru Kemendikbudristek yang Dianggap Mengancam Karier dan Riset Dosen

Berita Baru, Jakarta – Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) memberikan tanggapan kritis terhadap Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 209/2024 yang mengatur pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi serta karier dosen di masa transisi. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama terkait dengan perubahan mekanisme evaluasi karier dan angka kredit dosen.

“Profesi dosen memiliki kekhasan tersendiri dan tidak bisa disamakan dengan jabatan fungsional lain dalam Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar ALMI melalui siaran pers pernyataan sikap yang terbit pada Kamis (12/9/2024) di laman instagramnya, @almi_indonesia. “Pengaturan jabatan fungsional dosen harus mendukung iklim kompetitif yang menguatkan keunggulan akademik di universitas.”

Salah satu isu utama yang diangkat ALMI adalah penggunaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai instrumen evaluasi dosen. Penilaian SKP oleh atasan, yang menggantikan kewajiban publikasi jurnal internasional sebagai syarat kenaikan pangkat, dipandang rawan menimbulkan subjektivitas. “Penilaian SKP dapat dipengaruhi oleh hubungan personal antara dosen dan pimpinan, yang berpotensi menurunkan objektivitas penilaian prestasi dosen,” jelas ALMI.

Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan mengurangi semangat riset di kalangan dosen. Dengan fokus yang bergeser dari publikasi jurnal ke pemenuhan persyaratan administratif, motivasi dosen untuk terus mempublikasikan penelitian di jurnal bereputasi internasional dikhawatirkan akan menurun.

ALMI juga menyoroti potensi dampak negatif kebijakan ini terhadap ilmuwan muda di Indonesia. Pengalihan fokus pada urusan administrasi kampus dianggap menghambat pengembangan karier dosen muda, khususnya dalam mencapai posisi Guru Besar. “Mekanisme baru ini bisa menghalangi ilmuwan muda untuk mencapai puncak karier akademik karena terjebak dalam birokrasi kampus,” tambahnya.

ALMI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada publikasi jurnal internasional, namun meminta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ini agar tidak berdampak negatif pada iklim akademik dan riset di Indonesia. “Negara harus menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik, otonomi universitas, dan penguatan tradisi ilmiah,” pungkas ALMI.