Ketua KPU Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024

Berita Baru, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, M Afifuddin menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mengantisipasi munculnya kerawanan baru dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan Afif saat memberikan sambutan dalam peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024  yang diselenggarakan Bawaslu RI pada Senin (26/8/2024).

Afifuddin menyampaikan untuk mengantisipasi kerawanan dapat menggunakan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Menurutnya IKP pertama kali diluncurkan pada 2014, ketika ia masih menjabat sebagai tenaga ahli di Bawaslu RI.

“IKP ini pertama kali diluncurkan pada 2014, saat saya masih menjadi tenaga ahli di Bawaslu RI. Program ini kemudian dilanjutkan ketika saya menjadi anggota Bawaslu pada 2017, dan sejak itu telah menginspirasi banyak pihak untuk membuat indeks serupa,” ujar Afifuddin.

Lebih lanjut, Afifuddin menegaskan pentingnya pencegahan kerawanan dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, tujuan dari temuan-temuan dalam IKP bukanlah untuk sekadar menurunkan angka kerawanan, melainkan untuk menjadi panduan dalam upaya pencegahan yang efektif.

“Temuan dalam indeks kerawanan ini bukan untuk diturunkan angkanya, tetapi orientasinya adalah pencegahan. Kita harus fokus pada langkah-langkah preventif,” tegasnya.

Afifuddin juga menyoroti potensi kerawanan baru yang dapat muncul jika terjadi perpindahan anggota antara KPU dan Bawaslu. Ia berpesan agar mantan anggota KPU yang kini menjadi anggota Bawaslu, maupun sebaliknya, tidak menimbulkan kerawanan baru dalam penyelenggaraan pemilu. “Saya berharap perpindahan anggota antara KPU dan Bawaslu tidak menimbulkan kerawanan baru. Kolaborasi yang solid dan saling memahami peran masing-masing adalah kunci suksesnya pemilu ini,” kata Afifuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Afifuddin menyampaikan bahwa ia telah berdiskusi dengan Ketua Bawaslu mengenai rencana untuk mengadakan Rapat Koordinasi Bersama antara KPU dan Bawaslu se-Indonesia. Rapat ini direncanakan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga tersebut dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. Namun, Afifuddin menambahkan bahwa jadwal rapat akan disesuaikan dengan agenda Kemenko Polhukam.

“Kami sudah merencanakan Rapat Koordinasi Bersama antara KPU dan Bawaslu se-Indonesia, tetapi jadwalnya akan menyesuaikan dengan Kemenko Polhukam,” jelasnya.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang diluncurkan oleh Bawaslu ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencegahan kerawanan pemilu, sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.