Waspadai Politik Identitas dalam Pemberitaan Media di Tahun Politik

Berita Baru, Yogyakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menyelenggarakan diskusi daring mengenai hasil riset tentang politik identitas dalam pemberitaan media menjelang Pemilu 2024 pada Selasa, 30 Juli 2024. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap politik identitas yang meskipun tidak se-masif pada pemilu sebelumnya, tetap menjadi isu krusial.

Dalam Siaran Pers yang terbit pada Selasa (30/7/2024) menjelaskan bahwa Riset yang dilakukan oleh AJI Yogyakarta bekerja sama dengan pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, Gilang Jiwana Adikara, meneliti bagaimana media lokal dan nasional memberitakan pemilu 2024 dalam konteks politik identitas.

“Penelitian ini melibatkan media daring nasional dan lokal dari sepuluh wilayah pembangunan di Indonesia. Kami berusaha memahami bagaimana politik identitas berperan dalam pemberitaan selama masa kampanye,” kata Gilang.

Hasil riset menunjukkan bahwa politik identitas relatif minim dalam pemberitaan media saat ini. Media massa tampaknya semakin kritis dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi, dengan tujuan menghindari keributan yang bisa timbul dari politik identitas. “Namun, isu politik identitas tetap muncul, terutama yang berkaitan dengan agama dan kedaerahan. Biasanya, masing-masing calon presiden menggunakan narasi yang dekat dengan kelompok keyakinan atau kedaerahan tertentu,” tambah Gilang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu DIY, Bayu Mardinta, mengungkapkan bahwa meskipun penggunaan politik identitas saat ini tidak dominan, tren politik populisme sejak 2014 cenderung memperkuat kesenjangan sosial. “Politik populisme sering memanfaatkan politik identitas untuk membangun dukungan. Ini bisa menciptakan sudut pandang antagonis yang memecah masyarakat,” ujarnya.

Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari politik identitas, beberapa langkah disarankan. Pertama, kampanye melawan disinformasi dan peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan untuk menolak politik populis. Kedua, kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan media untuk mengedukasi publik tentang pentingnya toleransi. Ketiga, pengawasan berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa media, terutama yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, tidak menjadi saluran provokasi politik identitas.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menyampaikan tantangan mendatang dalam mengantisipasi politik identitas. “Kita perlu memperkuat kode etik jurnalistik dan menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru seperti political personalization dan disinformation,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi antara KPU, Bawaslu, Dewan Pers, AJI, dan organisasi jurnalis lain untuk menyusun pelatihan spesifik terkait liputan politik yang mengedepankan isu politik identitas.