Puan Maharani dan 23 Ketua Parlemen Dunia Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Berita Baru, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, bersama dengan 23 ketua parlemen perempuan dunia lainnya, telah menyepakati komitmen bersama dalam mendukung hak-hak perempuan. Kesepakatan ini disampaikan melalui deklarasi bersama atau join statement pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers’ Summit 2024 di Paris, Prancis.

Dalam keterangan resmi, Puan menyatakan, “Kami, para ketua perempuan di Majelis Parlemen Nasional berkumpul di Paris untuk menegaskan kembali dukungan kami yang teguh terhadap hak-hak perempuan.”

Women Speakers’ Summit 2024, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Prancis Madame Yaël Braun-Pivet, diadakan di Hotel de Lassay sejak 6 Maret 2024. Acara ini berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU), sebuah asosiasi parlemen negara-negara di seluruh dunia.

Puan menegaskan bahwa para ketua parlemen perempuan ingin mendorong diplomasi parlemen yang aktif dan berkomitmen kuat. Selain itu, dia menyatakan kesiapannya untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam deklarasi tersebut, para ketua parlemen perempuan juga mengecam keras kekerasan seksual terhadap perempuan selama konflik, mengingat kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Puan menjelaskan bahwa parlemen nasional, sebagai perwakilan negara, berada di garis depan dalam membela hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui undang-undang yang telah dirancang, disahkan, dan diawasi.

“Dengan memperkuat hak-hak perempuan dan anak perempuan, umat manusia secara keseluruhan akan bergerak maju,” tambahnya.

Saat diskusi di KTT, Puan menyoroti isu perempuan yang rentan menjadi korban dalam berbagai konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza dan Ukraina. Dia menekankan bahwa para remaja perempuan kehilangan akses pendidikan akibat rusaknya sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, serta terbatasnya pendidikan formal di wilayah yang mengalami konflik seperti Myanmar dan Sudan.

Beberapa gagasan yang disampaikan oleh Puan diadopsi dalam deklarasi KTT Ketua Parlemen Perempuan. Puan menilai bahwa perjuangan melawan kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah keharusan dalam membela nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi di seluruh dunia.

“Kami memiliki prioritas yang sama, termasuk pemberdayaan semua perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan, baik dalam keluarga, kekerasan berbasis seksual dan gender, maupun diskriminasi dalam bidang sosial, politik, dan kehidupan ekonomi,” tegas Puan.

Para ketua parlemen perempuan sepakat bahwa mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia harus terus diperjuangkan. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan sebagai salah satu prioritas utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Agenda 2030.