Rektor Universitas Paramadina Nilai Pemerintahan Jokowi Mirip Soeharto

BErita Baru, Jakarta – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mirip dengan zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari mobilisasi birokrasi yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Didik dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina yang bertajuk ” “Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?”  pada Rabu (7/2/2024).

“Sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada waktu itu, ya sudah terjadi (saat ini) dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter. Sekarang sudah sempurna otoriternya dan presiden sudah seperti raja,” tegas Didik.

Menyoroti anggaran yang digunakan untuk Bansos, Didik Rachbini mencatat perbedaan signifikan dengan masa pemerintahan sebelumnya. “Pak SBY mulai dengan Rp 200 triliun, Rp 300, terakhir Rp 500 triliun sebelum lengser. Nah, Pak Jokowi ini karena ekonomi berkembang, sampai Rp 3.000 triliun.”

Dalam konteks politik Pemilu 2024, Didik Rachbini menekankan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalir deras untuk Bansos.

“Sudah dibicarakan internal mereka untuk kepentingan istana, kepentingan kekuasaan, kepentingan kelanggengan. Memobilisasi anggaran sosial yang Rp 500 triliun itu untuk kepentingan politik.”

Meskipun sulit untuk membuktikan dugaan tersebut, Didik Rachbini menyatakan bahwa dampaknya sudah terasa.

“Apapun alasannya, ya memang tidak mudah membuktikan, tetapi ini sudah seperti kentut. Kentutnya ada, kita rasakan.”

Dalam konteks pemilihan presiden, Didik Rachbini menyatakan Pemilu 2024 dianggapnya sebagai pemilu paling tidak jujur sepanjang sejarah. Ia membandingkannya dengan masa pemerintahan SBY, yang dianggapnya sebagai masa yang lebih bersih.

“Yang paling bersih itu sebenarnya zaman SBY, karena SBY gak punya kepentingan. Anaknya belum mau menjadi presiden dan seterusnya.”