Komnas HAM Papua Buka Posko Pengaduan Pemilu

Berita Baru, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua memulai inisiatif dengan membuka posko pengaduan pemilu bagi warga yang merasa terabaikan dan merasakan pelanggaran hak asasinya menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, dalam siaran pers, menyampaikan bahwa pemantauan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua khususnya dalam konteks pemilu menjadi perhatian utama Komnas HAM.

“Posko pengaduan dibuka untuk memantau pelaksanaan pemilu karena sangat berpotensi terjadinya hilangnya hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok rentan,” ujarnya dikutip dari Antara pada Selasa (16/1/2024).

Potensi kekerasan di beberapa wilayah yang dianggap sebagai basis kelompok sipil bersenjata juga menjadi fokus pemantauan Komnas HAM. Ramandey menyatakan, “Kami terus memantau wilayah yang menjadi basis kelompok sipil bersenjata karena sangat berpotensi terjadi kekerasan.”

Komnas HAM juga menyoroti potensi konflik pasca pemilihan anggota legislatif, terutama antara orang asli Papua dan non Papua. Ramandey menegaskan pentingnya memantau kesiapan penyelenggara pemilu di Papua dari tahapannya hingga pasca pemilihan. “Kami berharap seluruh masyarakat di Tanah Papua bersama-sama menyukseskan pemilu damai,” tambahnya.