JAVA DIY Dorong Dana Keistimewaan Tangani HIV dan AIDS

Berita Baru, Jogja – Jaringan Advokasi Anggaran HIV AIDS (JAVA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong upaya pengalokasian dana keistimewaan untuk membantu penanganan HIV dan AIDS.

Adapun lembaga yang tergabung dalam JAVA DIY seperti Ponpes Waria Al Fatah, Ikatan Waria Yogyakarta, Youth Forum, PKBI Kota Yogyakarta, Pita Merah, Yayasan Kebaya, Jaringan Indonesia Positif, IPPI DIY, SRILI, KPA DIY, CD Bethesda, Aliansi Jurnalis Independen Jogja, LBH Jogja, dan UGM.

Dalam acara yang bertajuk “Pertemuan Stakeholder: Mengenal Lebih dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular HIV & AIDS” yang berlangsung di Hotel Tara Yogyakarta pada Senin (30/10), JAVA DIY menginisiasi pertemuan antar pihak untuk membahas pengalokasian dana keistimewaan dalam penanganan HIV dan AIDS.

Lembaga pemerintahan DIY diwakili oleh Dinas Kesehatan DIY, Dinas Sosial DIY, DP3AP2 DIY, Dinas DIKPORA DIY, KPA DIY, dan ADINKES DIY, sementara lembaga non pemerintah diwakili oleh Yayasan Kebaya, Yayasan Victory plus, Yayasan Vesta Indonesia, PKBI DIY, PITA Merah, serta jurnalis.

Dalam acara tersebut, dibeberkan mengenai penyebab utama menjalarnya HIV dan AIDS, misalnya karena DIY menjadi pusat pendidikan serta pariwisata sehingga banyak orang berdatangan ke kota tersebut, timbulnya pusat ekonomi baru sehingga mendatangkan dampak negatif seperti pergaulan dan gaya hidup bebas, pertumbuhan populasi, perubahan iklim dan lahan, dll.

Nur Ikhwan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan, menegaskan bahwa dana keistimewaan cenderung kepada budaya-budaya yang ada. Tetapi hal itu juga berpeluang jika budaya digunakan sebagai media edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV dan AIDS.

“Dana keistimewaan lebih cenderung ke budaya. Jika punya sanggar, berpeluang untuk mendapatkan anggaran, terlebih sudah punya SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Atau bisa menggunakan budaya yang ada sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Saya masih belum melihat atau bahkan jarang, teman-teman dari Dinas Kesehatan melakukan edukasi masyarakat lewat pendekatan budaya,” jelasnya pada Senin (30/10).

“Kami selaku pengelola dana keistimewaan sudah menerima banyak proposal dari masyarakat. Lembaga atau komunitas yang sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari daerah masing-masing, atau teman-teman yang sudah melakukan audiensi seperti ini, memiliki peluang lebih untuk diperhatikan proposal kegiatannya.”

Nur Ikhwan menjelaskan bahwa dana keistimewaan bukan dalam bentuk hibah, melainkan program-program yang terencana. 

“Anggaran Dinas Kesehatan DIY dengan Dinas Kab. Bantul bisa lipat banyak. Dinas Kab. Bantul bisa lebih besar karena mengusulkan banyak program dibandingkan Dinas Kesehatan DIY. Misalnya, dinas Kab. Bantul memiliki program yang cukup bagus. Mereka ada kegiatan kesehatan yang dikaitkan dengan ekonomi masyarakat. Kita anggarkan banyak untuk sana. Basis kita memberikan bantuan dana berdasarkan kemauan dari teman-teman dalam mengusulkan program,” pungkasnya.