Di Tangan Menko Polhukam Mahfud MD, Kepuasan Rakyat Terhadap Polkam Tembus 79,3 Persen
Berita Baru, Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam) mencapai 79,3 persen atau naik 4,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.
“Bidang politik dan keamanan mencapai angka tertinggi melebihi kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah. Kalau terhadap pemerintah 76,3 persen, bidang polkam memberi kontribusi 79,3 lebih tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Senin (21/8).
Menurut Mahfud, capaian tersebut naik usai dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam pada tahun 2019. Adapun tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum juga mencapai 61,9 persen.
Mahfud menyebutkan angka ini tertinggi dalam periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Bidang hukum juga sekarang (tingkat kepuasan) mencapai tertinggi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ia pun membandingkan dengan angka kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum saat dirinya baru menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2019. Saat itu, tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 persen.
“Tinggi, karena ketika dulu saya masuk di Polhukam di 2019 angka hukum itu sedang sangat jelek. Tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 persen waktu itu yang ditunjukkan oleh presiden kepada saya,” ucap Mahfud.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 74,3 persen.
Daftar hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah di bidang politik dan keamanan sebanyak 79,3 persen responden puas, 20,7 persen responden tidak puas.
Di bidang penegakan hukum sebanyak 61,9 persen responden puas dan 8,1 persen responden tidak puas. Kemudian di bidang perekonomian 61,5 persen responden puas, 38,5 persen responden tidak puas.
Sementara di bidang kesehatan memperlihatkan 76,4 persen responden puas dan 23,6 persen tidak puas.
Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia dengan margin of error +/- 2,65 persen.