Diskusi Alot, Kosovo dan Serbia Gagal Sepakati Normalisasi Hubungan

Berita Baru, Brussel – Para pemimpin Serbia dan Kosovo telah kembali ke markas Uni Eropa (UE) di Brussel untuk melakukan pembicaraan guna menormalisasi hubungan dan menerapkan rencana normalisasi 11 poin Uni Eropa. Namun upaya itu, menurut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, menemui jalan buntu.

Dilansir dari Reuters, Borrell mengatakan para pemimpin Kosovo dan Serbia gagal menyepakati tentang cara menurunkan ketegangan di wilayah mayoritas Serbia di Kosovo utara, Borrell juga memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat merusak Uni Eropa.

Pertemuan yang digelar pada hari Selasa (2/5) itu mengikuti pertemuan di bulan Februari ketika kedua pemimpin mendukung rencana UE setelah 12 tahun pembicaraan.

Mereka juga bertemu pada bulan Maret di Makedonia Utara, di mana Beograd dan Pristina untuk sementara menyetujui bagaimana menerapkannya.

Borrell mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic, dia telah menyatakan “kekhawatiran mendalam tentang situasi di Kosovo utara” setelah pemilu “dengan jumlah pemilih yang sangat rendah.”

Dia mendesak para pihak untuk berkompromi dan memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat “merusak” implementasi kesepakatan yang didukung UE tentang normalisasi hubungan.

Vucic dan Kurti gagal menyepakati kerangka kerja untuk mengamankan otonomi yang lebih besar bagi kota-kota mayoritas Serbia, yang merupakan syarat yang ditetapkan oleh Serbia untuk berpartisipasi dalam institusi Kosovo.

Kurti mengatakan kepada wartawan bahwa draf proposal tentang otonomi yang lebih besar untuk kota-kota mayoritas Serbia, yang dipresentasikan dalam pertemuan pada hari Selasa, tidak sesuai dengan konstitusi Kosovo dan tidak dapat diterima.

“Saya sangat prihatin,” kata Vucic kepada wartawan. “Jelas Pristina tidak mau memenuhi komitmennya,” tambahnya merujuk pada asosiasi kotamadya Serbia.

Namun, kedua pihak pada hari Selasa berjanji untuk bekerja sama menemukan situs pemakaman era perang Kosovo untuk mengidentifikasi sisa-sisa mereka yang masih hilang dari konflik 1998-99.

Hampir 24 tahun kemudian, 1.621 orang masih hilang akibat perang yang menewaskan lebih dari 13.000 orang. Mayoritas dari mereka yang tewas dan hilang adalah etnis Albania.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk berbagi dokumen, termasuk yang rahasia, dan untuk menggunakan data satelit dan teknologi lainnya untuk mendeteksi lokasi kuburan massal yang dicurigai.

Perang dimulai pada tahun 1998 ketika etnis Albania di Kosovo, yang saat itu merupakan provinsi Serbia, mengangkat senjata dalam pemberontakan melawan pemerintahan dari Beograd. Itu berakhir pada Juni 1999 setelah NATO campur tangan. Kosovo kemudian diperintah secara administratif oleh PBB.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008 tetapi Serbia menolak untuk mengakui kenegaraan bekas provinsinya.