Pakistan Sedang Dilanda Krisis, IMF: Pungut Pajak ke Orang Kaya, Lindungi yang Miskin

Berita Baru, Islamabad – Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Pakistan untuk melindungi orang miskin dan mengenakan lebih banyak pajak pada orang kaya karena negara Asia Selatan itu berusaha membuka dana dari pemberi pinjaman global untuk menjaga perekonomiannya tetap bertahan.

Berbicara pada akhir pekan dengan penyiar Jerman Deutsche Welle di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan: “Apa yang kami minta adalah langkah-langkah yang perlu diambil Pakistan untuk dapat berfungsi sebagai negara dan tidak masuk ke dalam tempat berbahaya di mana utangnya perlu direstrukturisasi.”

Mengakui banjir dahsyat tahun lalu, yang menyebabkan lebih dari sepertiga Pakistan terendam dan menyebabkan kerusakan diperkirakan lebih dari $30 miliar, kepala IMF mengatakan ingin Pakistan melindungi kaum miskinnya.

“Saya ingin menekankan bahwa kami menekankan dua hal. Nomor satu, penerimaan pajak. Mereka yang bisa, mereka yang menghasilkan banyak uang, sektor publik atau swasta, perlu berkontribusi pada perekonomian,” katanya.

“Kedua, distribusi tekanan yang lebih adil dengan memindahkan subsidi hanya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Seharusnya orang kaya tidak mendapat manfaat dari subsidi. Seharusnya orang miskin [yang] mendapat manfaat dari mereka. Kami ingin rakyat miskin Pakistan dilindungi.”

Komentar oleh Georgieva muncul setelah kunjungan 10 hari ke Islamabad oleh delegasi IMF. Namun, kunjungan itu gagal membuat kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang akan memberikan bantuan $1,1 miliar yang segera dibutuhkan Pakistan.

Namun, setelah tim IMF pergi pada 10 Februari, Menteri Keuangan Pakistan Ishaq Dar mengatakan pemerintah menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh IMF sebelum mengeluarkan uang.

Pekan lalu, Dar mengajukan tagihan keuangan $643 juta di parlemen, yang mencakup langkah-langkah untuk menaikkan pajak dan menaikkan harga bahan bakar.

Karena Pakistan dan IMF terus terlibat secara virtual, pemberi pinjaman telah memberi negara itu tenggat waktu 1 Maret untuk menerapkan langkah-langkah keuangan.

Pakistan memasuki program IMF senilai $6 miliar pada 2019, yang diperluas menjadi $6,5 miliar tahun lalu. Itu menerima tahap $ 1,17 miliar pada Agustus tahun lalu sebagai bagian dari tinjauan gabungan ketujuh dan kedelapan.

Tinjauan kesembilan ditunda, mendorong 220 juta orang ke jurang. Menurut angka terbaru oleh bank sentral, cadangan devisa Pakistan hanya lebih dari $3 miliar, cukup untuk menutupi impor kurang dari tiga minggu.

Ekonom Kaiser Bengali yang berbasis di Karachi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun dia menghargai sentimen yang diungkapkan oleh kepala IMF, kenaikan pajak akan semakin memukul perekonomian.

“Menaikkan beban pajak pada ekonomi yang stagnan akan semakin menyusutkan ekonomi, menyebabkan lebih banyak pengangguran dan kemiskinan. Ini Keuangan Publik 101,” katanya.