AS Akhirnya Beri Keringanan Sanksi Kepada Suriah untuk Bantuan Gempa Bumi

Berita Baru, Washington – Amerika Serikat (AS) akhirnya memutuskan untuk memberi keringanan sanksi selama beberapa bulan untuk Suriah guna memungkinkan transaksi tertentu untuk upaya pemulihan setelah gempa mematikan di dekat perbatasan Suriah-Turki awal pekan ini.

“Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan mengeluarkan Lisensi Umum Suriah (GL) 23, yang mengotorisasi selama 180 hari semua transaksi terkait bantuan gempa yang akan dilarang oleh Peraturan Sanksi Suriah (SySR),” kata pernyataan Departemen Keuangan, Kamis (9/2).

Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dikutip dalam rilis tersebut menekankan bahwa sanksi AS di Suriah “tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah.”

“Sementara program sanksi AS sudah berisi pengecualian yang kuat untuk upaya kemanusiaan, hari ini Departemen Keuangan mengeluarkan Lisensi Umum untuk mengesahkan upaya bantuan gempa sehingga mereka yang memberikan bantuan dapat fokus pada apa yang paling dibutuhkan: menyelamatkan nyawa dan membangun kembali,” tambahnya.

Departemen Keuangan mengatakan pemerintah AS telah lama menerapkan beberapa keringanan sanksi di Suriah untuk mengizinkan sebagian besar kegiatan dalam mendukung bantuan kemanusiaan, termasuk di wilayah yang dikuasai rezim, oleh PBB, pemerintah AS, atau organisasi nonpemerintah (LSM) yang terlibat dalam transaksi untuk mendukung kegiatan nirlaba tertentu.

Namun, Departemen Keuangan menambahkan bahwa otorisasi baru ini memperluas keringanan sanksi saat ini yang sudah berlaku di Suriah untuk LSM, organisasi internasional, dan pemerintah AS.

Departemen Keuangan mengatakan akan terus memantau situasi di Suriah dan melibatkan para pemangku kepentingan bantuan kemanusiaan dan bencana utama, mitra utama dan sekutu, untuk memahami tantangan yang muncul yang mungkin mereka hadapi dalam pemberian layanan di tengah upaya pemulihan.

Perkembangan terbaru terjadi setelah AS dikritik secara luas karena tidak mencabut sanksi lebih awal segera setelah gempa bumi dahsyat yang menewaskan ribuan orang di seluruh Suriah dan Turki di dekatnya.

Sebelumnya pada hari Kamis (9/2), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tidak boleh ada sanksi yang mengganggu upaya bantuan di Suriah karena negara tersebut sedang menghadapi dampak gempa bumi dahsyat.

Bouthaina Shaaban, yang menjabat sebagai penasihat khusus kepresidenan Suriah, sebelumnya berkomentar bahwa kegagalan Washington untuk mencabut sanksi membuktikan bahwa “Barat hanya peduli pada wilayah di mana para teroris berada – di mana Helm Putih berada – tetapi mereka tidak peduli pada wilayah tersebut. di mana sebagian besar orang Suriah tinggal.”

Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebelumnya mengatakan kepada Sputnik bahwa sanksi terhadap Suriah telah memaksa harga meroket di wilayah tersebut selain menghambat upaya kemanusiaan.