Mahfud MD Berharap Laksamana Yudo Peduli Penegakan HAM di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam mengucapkan selamat kepada Laksamana Yudo Margono yang akan menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

“Mendahului pelantikannya, saya mengucapkan selamat mengemban tugas kepada Jenderal atau Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru,” tulis Mahfud dalam unggahan akun Instagram pribadinya, 

Menurut Mahfud, track record dan karir Laksamana Yudo tidak meragukan untuk mampu melanjutkan tugas Jenderal Andika Perkasa. Baginya, semua yang bisa menjadi Kepala Staf Angkatan sudah qualified untuk menjadi Panglima TNI. 

“Semua punya kelebihannya masing-masing tetapi sama-sama qualified.  Saya kenal Pak Yudo sebagai orang yang tegas dalam menjaga kedaulatan atas laut kita,” tuturnya.

Mantan Ketua MK itu menyebut saat terjadi ketegangan di laut Natuna, dirinya pernah diajak naik kapal perang yang besar, kokoh, dan lincah oleh Laksamana Yudo meninjau laut Natuna pada awal penugasan sebagai Menkopolhukam.

“Beliau fasih tentang keamanan laut dan hukum laut serta sangat cinta kepada laut kita,” tuturnya.

Selama jadi Menko Polhukam, Mahfud mengaku punya kesan bahwa Laksamana Yudo sangat aktif menyikapi setiap gangguan atas kedaulatan di laut Indonesia, baik yang terkait dengan kedaulatan maupun yang terkait dengan hak berdaulat atas laut.

Menurut Mahfud, kemampuan Jenderal Andika dan Laksamana Yudo sama, hanya titik tekannya yang berbeda. Ia mencontohkan, Jenderal Andika sangat concerned terkait penegakan hukum dan HAM, sedangkan Yudo sangat concerned dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas laut. 

“Meski begitu, saya yakin titik perhatian Pak Andika dalam penegakan hukum dan HAM bisa tetap dilanjutkan oleh Pak Yudo,” kata Mahfud.

Dalam unggahannya tersebut, Menko Polhukam mengingatkan bahwa sejak tahun 2020, sidang tahunan Dewan HAM PBB tidak lagi menyebut Indonesia mempunyai catatan negatif tentang pelaksanaan penegakan HAM. 

Mahfud menjelaskan, pada Tahun 2019 Indonesia masih disebut atau sedikit dirujuk terkait catatan tentang pelaksanaan penegakan HAM, tapi sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 Indonesia sudah tidak lagi dirujuk oleh Dewan HAM PBB.

“Tanggal 13-14 Juni 2022 saya datang sendiri ke markas besar Dewan HAM di PBB di Jenewa dan menyimak langsung pidato Ketua Dewan HAM PBB yang memberi catatan atau merujuk 49 negara tentang pelaksanaan pemajuan HAM, dan Indonesia tidak ada di daftar 49 negara yang disorot itu,” cerita Mahfud.

“Panglima TNI, baik Pak Hadi maupun Pak Andika, saat itu sangat paham bagaimana mengatasi isu pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga ini bisa tetap kita jaga bersama di bawah kepanglimaan Pak Yudo Margono,” pungkas Mahfud.