Ridwan Kamil Hadiri Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022
Berita Baru, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menerima surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
Rakor yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia tersebut membahas tentang arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengadaan ASN 2022. Salah satunya fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan.
Dalam Rakor tersebut, Anas mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) mulai jadi perhatian. Salah satunya ASN ini, harus membentuk karakter yang andal, terukur dan hebat.
“Indonesia bisa menduduki empat besar ekonomi dunia di 2050. Dan mungkin saja kita dua besar dunia. Maka yang kita siapkan bukan hanya sektor industri, tapi pengelolaan SDM kita yang andal, hebat dan terukur,” kata Anas.
Kepada peserta yang hadir, Anas mengajak untuk bergerak cepat dalam menerapkan reformasi birokrasi di setiap daerah. Ia berharap dalam beberapa waktu ke depan tidak ada lagi sistem penumpukan kertas yang mengganggu alur birokrasi.
“Birokrasi harus melayani, harus berdampak, birokrasi ini bukan pertumpukan kertas, birokrasi ini harus cepat,” imbuhnya.
Kemudian Menteri Anas menyampaikan apresiasi Presiden dihadapan para peserta Rakor yang hadir. Menurutnya, inovasi-inovasi dari tiap kepala daerah yang memang paling baik akan direplikasi secara nasional.
“Pak Presiden pun mengapresiasi berbagai inovasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Inovasi yang hebat ini kita replikasi secara nasional,” ucapnya.
Kecanggihan teknologi digital, menurut Anas, harus direspons dengan baik. Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh kepala daerah menciptakan terobosan dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik Digital.
“Kita akan ciptakan Mall Pelayanan Publik Digital. Karena semua kegiatan bisa dilakukan dengan HP (handphone),” tuturnya.