Presiden Jokowi Beri Arahan Pemindahan Ibu Kota Baru

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam pembahasan lanjutan persiapan pemindahan ibu kota dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (15/1)

Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya untuk segera mempersiapkan regulasi-regulasi terkait pemindahan ibu kota.

Pemerintah memprioritaskan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap.

“Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR, agar bisa diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.

Selain persiapan regulasi, pemerintah juga akan segera membentuk lembaga yang berwenang guna persiapan, membangun, hingga memproses pemindahan ibu kota.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru.

“Melainkan juga mewujudkan sebuah transformasi secara menyeluruh yang menyebabkan diperlukannya badan otoritas tersendiri,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritabaru.co.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa desain terkait ibu kota baru tersebut telah tersedia yang salah satunya didapatkan melalui sayembara.

Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam sayembara tersebut dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.

“Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini,” ungkapnya.

Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.

“Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki,” ujar Presiden Jokowi.

“Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain,” imbuhnya.

Persiapan Lahan

Lahan yang akan digunakan yaitu kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan seluas 410.000 hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.

“Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru nantinya akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Selain itu, pihaknya membuka peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah,” pungkasnya.