Menhan Rusia: Kiev Sedang Mempersiapkan Bom Kotor di Wilayahnya Sendiri

Berita Baru, Internasional – Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, memperingatkan rekan-rekannya dari Prancis, Inggris, AS, dan Turki bahwa Kiev mungkin sedang mempersiapkan serangan bom kotor di wilayahnya sendiri untuk menuduh Moskow menggunakan senjata pemusnah massal.

“Ancaman Ukraina menggunakan bom kotor adalah nyata, dan terserah negara-negara Barat apakah mereka ingin percaya pada bahaya atau tidak,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

“Fakta bahwa mereka tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh pihak Rusia tidak berarti bahwa ancaman penggunaan bom kotor semacam itu tidak ada lagi. Ancaman itu ada. Informasi ini menjadi perhatian Teman bicara menteri pertahanan Rusia. Terserah mereka apakah mereka ingin percaya atau tidak,” kata Peskov kepada wartawan dalam briefing Senin.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan kemungkinan bahwa Moskow sedang bersiap untuk mengangkat masalah dugaan persiapan Kiev untuk menggunakan bom kotor di PBB. Lavrov menekankan bahwa informasi Moskow tentang masalah ini bukanlah klaim kosong, dan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki informasi tentang lembaga yang berbasis di Ukraina yang mampu membuat senjata semacam itu.

“Kami memiliki informasi spesifik tentang lembaga ilmiah di Ukraina yang memiliki teknologi untuk membuat bom kotor. Kami memiliki informasi yang telah kami periksa ulang menggunakan saluran yang sesuai untuk mengonfirmasi bahwa ini bukan kecurigaan kosong, dan ada alasan yang logis untuk percaya bahwa provokasi seperti itu dapat direncanakan,” kata Lavrov.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Minggu bahwa Shoigu telah menyampaikan kekhawatirannya berkaitan dengan potensi penggunaan bom kotor radioaktif di Kiev melalui panggilan telepon dengan rekan-rekannya dari Prancis, Inggris, AS, dan Turki. Menurut intelijen militer Rusia, pengembangan bom telah mencapai tahap akhir.

Namun demikian, pejabat AS, Eropa, dan Ukraina menepis laporan tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengunggah cuitannya di Twitter yang menyebut bahwa negaranya adalah pihak yang berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi, dan “tidak ada ‘bom kotor’, atau rencanauntuk memperoleh apapun.” Tidak hanya Kuleba, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky,  juga membantah tuduhan itu dengan megatakan bahwa jika Rusia menelepon dan mengatakan bahwa Ukraina diduga sedang mempersiapkan sesuatu, itu berarti satu hal: Rusia telah menyiapkan semua ini.

Dugaan Moskow tentang kemungkinan penggunaan bom kotor oleh Kiev muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang akan eskalasi nuklir di Ukraina di antara para pejabat dan media Barat. Banyak dari mereka tampaknya salah informasi (atau sengaja berbohong tentang) tentang doktrin nuklir Rusia, yang melarang penggunaan senjata nuklir apapun tanpa adanya ancaman eksistensial terhadap bangsa, atau penggunaan WMD terhadap Rusia.

Pejabat Rusia telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas potensi ambisi nuklir Ukraina, menunjukkan bahwa negara itu telah mempertahankan pengetahuan senjata nuklir sejak zaman Soviet, dan bahwa Kiev telah berulang kali mengancam untuk membangun senjata semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Pada 19 Februari, hanya beberapa hari sebelum Rusia memulai operasi militernya di Ukraina, Presiden Zelensky mengancam akan menghidupkan kembali status non-nuklir Kiev. Tahun lalu, duta besar Ukraina untuk Jerman memperingatkan bahwa Ukraina bisa menjadi negara bersenjata nuklir lagi jika tidak diterima di NATO. Pada bulan Maret, intelijen asing Rusia mengatakan informasinya mengkonfirmasi bahwa Kiev memiliki program senjata nuklir aktif.

Ukraina mewarisi sekitar sepertiga dari persenjataan nuklir strategis besar Uni Soviet setelah negara itu runtuh pada tahun 1991, termasuk sekitar 1.700 hulu ledak, tetapi kode peluncuran tetap di tangan Rusia. Ukraina menyerahkan nuklir ini setelah menandatangani Memorandum Budapest 1994 – sebuah perjanjian yang menjamin keamanan Kiev dengan imbalan penolakannya terhadap senjata nuklir. Perjanjian itu dirusak oleh kudeta yang disponsori AS pada Februari 2014 di Kiev, di mana pemerintah negara yang dipilih secara demokratis digulingkan, memicu krisis keamanan di Ukraina timur yang akhirnya memuncak dalam konflik hari ini antara Ukraina dan Rusia.