Larangan Ekspor Beras India: Negara-negara yang Dirugikan dan Diuntungkan

Berita Baru, Internasional – India, pengekspor beras terbesar di dunia, telah melarang pengiriman beras pecah – sebuah langkah yang akan bergema di seluruh Asia, menurut Nomura.

Dalam upaya untuk mengendalikan harga domestik, pemerintah melarang ekspor beras pecah dan mengenakan pajak ekspor 20% untuk beberapa jenis beras mulai 9 September.

Nomura, seperti dilansir dari CNBC,  mengatakan dampaknya terhadap Asia tidak akan merata, sementara Filipina dan Indonesia akan paling rentan terhadap larangan tersebut.

India menyumbang sekitar 40% dari pengiriman beras global, mengekspor ke lebih dari 150 negara.

Pada tahun 2021, ekspor mencapai 21,5 juta ton. Jumlah itu lebih dari total pengiriman dari empat eksportir biji-bijian terbesar berikutnya – Thailand, Vietnam, Pakistan dan Amerika Serikat, Reuters melaporkan.

Namun demikian, jumlah produksi telah menurun sebesar 5,6% dari tahun ke tahun pada 2 September mengingat curah hujan monsun di bawah rata-rata, yang mempengaruhi panen, kata Nomura.

Untuk India, Juli dan Agustus adalah bulan “paling penting” untuk curah hujan, karena sangat signifikan dalam menentukan berapa banyak beras yang ditaburkan, kata Sonal Varma, kepala ekonom di perusahaan jasa keuangan. Tahun ini, pola hujan monsun yang tidak merata selama bulan-bulan tersebut telah mengurangi produksi, tambahnya.

Negara-negara bagian India penghasil beras besar seperti Benggala Barat, Bihar dan Uttar Pradesh menerima curah hujan 30% hingga 40% lebih sedikit, kata Varma. Meskipun curah hujan meningkat menjelang akhir Agustus, semakin terlambat penaburan beras, semakin besar risiko bahwa hasil panen akan semakin rendah.

Awal tahun ini, negara Asia Selatan itu membatasi ekspor gandum dan gula untuk mengendalikan kenaikan harga lokal karena perang Rusia-Ukraina mengirim pasar pangan global ke dalam kekacauan.

Pemerintah India baru-baru ini mengumumkan bahwa produksi beras selama musim monsun Barat Daya antara Juni dan Oktober bisa turun 10 hingga 12 juta ton, yang menyiratkan bahwa hasil panen bisa turun sebanyak 7,7% YoY, kata Nomura.

“Dampak larangan ekspor beras oleh India akan dirasakan baik secara langsung oleh negara-negara yang mengimpor dari India maupun secara tidak langsung oleh seluruh importir beras, karena berdampak pada harga beras global,” demikian laporan Nomura yang dirilis belum lama ini.

Temuan dari Nomura mengungkapkan bahwa harga beras tetap tinggi tahun ini, dengan kenaikan harga di pasar eceran mencapai sekitar 9,3% YoY pada Juli, dibandingkan dengan 6,6% pada 2022. Inflasi harga konsumen (CPI) beras juga melonjak 3,6% tahun-ke-tahun pada Juli, naik dari 0,5% pada 2022.

Filipina, yang mengimpor lebih dari 20% kebutuhan konsumsi berasnya, adalah negara di Asia yang paling berisiko terhadap harga yang lebih tinggi, kata Nomura.

Sebagai importir bersih komoditas terbesar di Asia, beras dan produk beras menyumbang 25% dari keranjang CPI makanan negara, bagian tertinggi di kawasan ini, menurut Statista.

Inflasi di negara itu berada pada 6,3% pada bulan Agustus, data dari Otoritas Statistik Filipina menunjukkan – di atas kisaran target bank sentral 2% hingga 4%. Mengingat hal itu, larangan ekspor India akan menjadi pukulan tambahan bagi negara Asia Tenggara itu.

Demikian pula, larangan ekspor beras India akan merugikan Indonesia juga. Indonesia kemungkinan akan menjadi negara kedua yang paling terkena dampak di Asia.

Nomura melaporkan bahwa negara mengandalkan impor untuk 2,1% dari kebutuhan konsumsi berasnya. Dan nasi membentuk sekitar 15% dari keranjang CPI makanannya, menurut Statista.

Namun, untuk beberapa negara Asia lainnya, rasa sakitnya mungkin minimal.

Singapura mengimpor semua berasnya, dengan 28,07% di antaranya berasal dari India pada 2021, menurut Trade Map. Tetapi negara ini tidak rentan seperti Filipina dan Indonesia karena “pangsa beras di keranjang CPI negara cukup kecil,” kata Varma.

Konsumen di Singapura cenderung menghabiskan “sebagian besar” dari pengeluaran mereka untuk layanan, yang biasanya terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi, katanya. Sebaliknya, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah cenderung menghabiskan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan.

“Kerentanan perlu dilihat dari perspektif dampak pengeluaran bagi konsumen dan seberapa tergantung negara pada bahan makanan impor,” tambahnya.

Negara yang akan diuntungkan

Di sisi lain, beberapa negara dapat menjadi penerima manfaat dari ketentuan tersebut. Thailand dan Vietnam kemungkinan besar akan mendapat untung dari larangan India, kata Nomura. Itu karena mereka adalah pengekspor beras terbesar kedua dan ketiga di dunia, menjadikannya alternatif yang paling mungkin bagi negara-negara yang ingin mengisi kesenjangan.

Total produksi beras Vietnam adalah sekitar 44 juta ton pada tahun 2021, dengan ekspor menghasilkan $3,133 miliar, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juli oleh perusahaan riset Global Information.

Data Statista menunjukkan Thailand memproduksi 21,4 juta ton beras pada 2021, meningkat 2,18 juta ton dari tahun sebelumnya.

Dengan peningkatan ekspor, dan larangan India yang memberikan tekanan pada harga beras, nilai ekspor beras secara keseluruhan akan meningkat dan kedua negara ini akan diuntungkan.

“Siapa pun yang saat ini mengimpor dari India akan mencari untuk mengimpor lebih banyak dari Thailand dan Vietnam,” kata Varma.