Presma UIN SUKA Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Berita Baru, Yogyakarta – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya mendapatkan banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya hal tersebut dinilai akan turut menaikkan harga bahan pangan sehingga semakin mempersulit masyarakat miskin.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Syaidurrahman Alhuzaify menegaskan kenaikan BBM bersubsidi jika akhirnya benar direalisasikan maka dampak yang akan dihadapi adalah semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin

“Harga minyak tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik global, oleh karena itu harus disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh pemerintah. Sehingga apabila hal tersebut tidak disikapi bijak dan hati-hati oleh pemerintah, hal tersebut justru akan blunder dan menimbulkan masalah baru yang akan langsung berdampak pada masyarakat Indonesia,” jelas pria asal Pekanbaru tersebut.

Alhuzaify mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mencari solusi alternatif dalam kondisi yang sangat dilematis ini. Menurutnya, sikap yang akan dikeluarkan dan diputuskan pemerintah nanti akan menggadaikan nasib ekonomi masyarakat Indonesia.

“Apalagi hari ini ekonomi kita masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Belum stabil dan normal sepenuhnya,” tuturnya.

Alhuzaify juga memberikan peringatan tegas kepada pemerintah untuk hati-hati dan teliti dalam membaca dan mengkaji keputusan yang akan diambil pemerintah sebagai kebijakan apalagi berkenaan dengan faktor ekonomi yang berpotensi menyengsarakan rakyat.

“Salah satu opsi berupa rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saya kira bukanlah alasan atau pun bahkan solusi menghadapi kondisi ini. Justru pemerintah harus tegas memangkas anggaran yang sebenarnya tidak prioritas dalam susuan APBN,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Alhuzaify ketika berbicara tentang BBM bersubsidi secara implementasi masih terdapat banyak evaluasi. Misalnya masih banyak elit-elit ataupun kendaraan pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi.

“Pointnya adalah di wilayah pengawasan yang harus dikawal ketat supaya meminimalisir overload dari stock dan pagu anggaran energi bersubsidi ini,” pungkasnya