Terkait Kasus Natuna, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari minta pemerintah bertindak tegas dan integrasikan sistem pengawasan untuk pelanggar kedaulatan di Natuna.

Tindakan nyata yang tegas harus diberikan kepada kapal asal China yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna. Termasuk aksi kapal penjaga pantai (coast guard) China yang mengawal kapal nelayan.

“Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI,” ujar Kharis dalam siaran pers, Minggu (5/1).

Penjagaan perairan Indonesia harus diperkuat. Perlu pengembangan teknologi canggih untuk menciptakan sistem yang melakukan pencegahan dini.

“Kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” terang Kharis.

Kharis juga menyayangkan klaim yang dilakukan China terkait hak di perairan Natuna. 

Sama seperti Kharis, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan China tak memiliki hak atas wilayah perairan Natuna.

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut China Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud seperti dilansir website Sekretaris Kabinet.