Saat Rusia Pangkas Pasokan Gas, Uni Eropa Lebih Memilih Bersatu Menghemat Energi

Berita Baru, Brussel – Negara-negara Uni Eropa lebih memilih bersatu menghemat energi dengan menyetujui pengurangan penggunaan gas darurat menjadi 15% pada Selasa (26/7) dan meminta negara-negara anggota untuk lebih menyiapkan diri menghadapi musim dingin.

Langkah tersebut diambil sebagai respon akan ancaman pengurangan pasokan lebih lanjut dari Rusia yang akan diperkirakan dimulai besok Rabu (28/7), dimana Gazprom Rusia mengatakan akan memotong aliran melalui pipa Nord Stream 1 ke Jerman menjadi seperlima dari kapasitas.

Dengan keputusan Gazprom Rusia itu, maka pemompaan gas melalui Nord Stream akan berkurang hampir separuhnya, menjadi 33 juta meter kubik per hari dari yang biasanya 67 juta meter kubik.

Di samping itu, imbas dari keputusan Gazprom Rusia, harga gas di Eropa melampaui $2.000 per 1.000 meter kubik untuk pertama kalinya sejak awal Maret dengan latar belakang situasi di sekitar Nord Stream, menurut data dari ICE London, dikutip dari kantor berita Rusia, TASS.

Dengan selusin negara Uni Eropa sudah menghadapi pengurangan pasokan Rusia, Uni Eropa mendesak negara-negara anggota untuk bersiap dengan menghemat gas dan menyimpannya untuk musim dingin karena takut Rusia akan sepenuhnya memotong aliran sebagai pembalasan atas sanksi Barat atas perangnya dengan Ukraina.

Menteri energi menyetujui proposal untuk semua negara Uni Eropa untuk secara sukarela memotong penggunaan gas sebesar 15% dari Agustus hingga Maret.

Pemotongan dapat dibuat mengikat dalam keadaan darurat pasokan, tetapi negara-negara setuju untuk mengecualikan banyak negara dan industri, mengingat beberapa pemerintah menolak proposal asli Uni Eropa untuk memberlakukan pemotongan 15% yang mengikat di setiap negara.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan perjanjian itu akan menunjukkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Eropa tetap bersatu dalam menghadapi pemotongan gas terbaru dari Rusia.

“Anda tidak akan memisahkan kami,” kata Habeck, dilansir dari Reuters.

Hongaria adalah satu-satunya negara yang menentang kesepakatan itu, kata dua pejabat Uni Eropa.