Presiden Raisi Tegaskan Iran Tidak Akan Lepaskan Hak Nuklirnya
Berita Baru, Teheran – Pada Sabtu (9/3), Presiden Iran Ebrahim Raisi menegaskan bahwa Iran tidak akan lepaskan haknya untuk mengembangkan industri nuklirnya untuk tujuan damai.
Presiden Raisi mengatakan bahwa para ilmuwan nuklir Iran, dan pemimpin mereka adalah para martir nuklir, adalah orang-orang yang secara aktif menghadapi banyak rintangan sementara mereka tidak pernah menyerah, menurut laporan kantor berita resmi Iran, ISNA.
“Untuk lebih dari seperseratus kalinya, pesan kami dari Teheran ke Wina adalah bahwa kami tidak akan mundur dari hak-hak nuklir rakyat Iran … bahkan sedikit pun,” kata Presiden Raisi dalam pidato perayaan Hari Teknologi Nuklir Nasional pada hari Sabtu (9/4)
Presiden Raisi mencatat bahwa musuh tahu betul bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Republik Islam, dan IAEA telah mengkonfirmasi lebih dari 15 kali dalam laporannya bahwa tidak ada pelanggaran aktivitas nuklir Iran.
Presiden Raisi juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 harus menghormati “hak” tersebut.
Sementara itu, Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami meminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk berkomitmen untuk melaksanakan tugas hukumnya dan berhenti mengalah pada tindakan yang berlebihan. tuntutan, tekanan, dan operasi memfitnah dari musuh-musuh Iran.
“AEOI telah berhasil menyusun Dokumen Strategis Komprehensif Industri Nuklir Iran untuk dua dekade ke depan dengan kolaborasi sekelompok ahli Iran,” kata Eslami berbicara dihadapan Presiden Raisi dikesempatan yang sama.
Pembicaraan tidak langsung selama sebelas bulan antara Iran dan Amerika Serikat di Wina terhenti karena kedua belah pihak mengatakan keputusan politik diperlukan oleh Iran dan AS untuk menyelesaikan masalah yang tersisa.
AS sedang mempertimbangkan untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dari daftar hitam organisasi teroris asing (FTO) sebagai imbalan atas jaminan Iran tentang mengekang pasukan elit, sumber-sumber Iran dan Barat mengatakan kepada Reuters.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Presiden Joe Biden tidak bermaksud untuk menghapus kelompok itu dari sebutan terorisme, kolumnis Washington Post David Ignatius, yang berspesialisasi dalam masalah intelijen, melaporkan pada hari Jumat.
Seorang diplomat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran menolak proposal AS untuk mengatasi masalah tersebut dengan menjaga lengan luar negeri IRGC, Pasukan Quds, di bawah sanksi FTO, sambil menghapus IRGC sebagai entitas.
IRGC adalah faksi kuat di Iran yang mengendalikan kerajaan bisnis serta pasukan elit bersenjata dan intelijen yang dituduh AS melakukan kampanye teroris global.