Inggris Akan Tetapkan Rencana Pembatalan Undang-Undang Isolasi Mandiri

Berita Baru – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana untuk menetapkan untuk menghapus persyaratan isolasi mandiri bagi orang yang terinfeksi COVID-19 minggu depan.

Berdasarkan keterangan yang secara resmi dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri, Inggris akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengizinkan orang yang terinfeksi COVID-19 untuk bebas masuk ke toko, transportasi umum, dan pergi bekerja.  Ini sebenarnya adalah suatu langkah yang menurut banyak penasihat kesehatannya berisiko.

“Covid tidak akan tiba-tiba menghilang, dan kita perlu belajar untuk hidup dengan virus ini dan terus melindungi diri kita sendiri tanpa membatasi kebebasan kita,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Minggu (20/2/22).

Johnson juga akan memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana bagaimana langkah-langkah Inggris varian COVID-19 di masa depan melalui pengawasan berkelanjutan. Laporan lain juga menyebutkan bahwa pemerintah ingin mengakhiri pengujian gratis dan mengurangi studi kesehatan masyarakat terkait CO.

Saat ini orang-orang di Inggris secara hukum diharuskan untuk mengasingkan diri setidaknya selama lima hari jika diperintahkan oleh pejabat kesehatan masyarakat, dan disarankan untuk mengisolasi bahkan tanpa perintah khusus jika mereka memiliki gejala COVID-19 atau dinyatakan positif.

Menghapus persyaratan hukum isolasi diri COVID-19 dan menggantinya dengan panduan sukarela akan membawa penyakit ini sejalan dengan cara Inggris memperlakukan sebagian besar infeksi lainnya.

Sekitar 85% populasi Inggris berusia 12 tahun atau lebih telah memiliki setidaknya dua dosis vaksin COVID-19, dan dua pertiga populasi termasuk sebagian besar dari mereka yang paling berisiko telah memiliki tiga dosis vaksin.

Korban tewas Inggris lebih dari 160.000 kematian dalam 28 hari infeksi adalah yang tertinggi kedua di Eropa setelah Rusia. Dibandingkan dengan ukuran populasi Inggris, itu adalah 6% lebih tinggi dari rata-rata untuk Uni Eropa. Pembatasan COVID-19 tidak populer dengan banyak anggota Partai Konservatif Johnson, yang menganggapnya tidak proporsional karena penggunaan vaksin yang meluas.

“Intervensi farmasi, yang dipimpin oleh program vaksinasi, akan terus menjadi garis pertahanan pertama kami,” kata pemerintah.

“Kesadaran akan pedoman kesehatan masyarakat harus tetap ada, seperti halnya semua penyakit menular seperti flu.”