Menuju Pemilihan Musim Semi, Emmanuel Macron akan Bertemu Perwakilan Pieds Noirs

Berita Baru, Internasional – Emmanuel Macron akan bertemu dengan perwakilan dari Pieds Noirs – warga negara Prancis kelahiran Aljazair yang melarikan diri ke Prancis setelah kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962 – menjelang pemilihan yang akan berlangsung pada musim semi.

Elysée, seperti dilansir dari The Guardian, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melanjutkan upaya Macron dalam membangun “kenangan yang tenang untuk semua” dari konflik Aljazair.

Macron, presiden Prancis pertama yang lahir setelah perang kemerdekaan Aljazair tahun 1954-62, telah berusaha membuat pengakuan terkait kebrutalan Prancis dalam konflik Aljazair yang diselimuti kerahasiaan, penyangkalan dan memecah belah.

Langkah terakhirnya untuk membahas masa lalu Prancis di Aljazair, terjadi sebelum peringatan 60 tahun kemerdekaan Aljazair tahun ini, sama seperti kandidat sayap kanan dalam pemilihan presiden musim semi Prancis yang terus fokus pada masalah imigrasi, Islam dan perpecahan dalam masyarakat.

Macron akan menjadi tuan rumah untuk pertemuannya dengan perwakilan keluarga Prancis dan Eropa yang tinggal di Aljazair selama pemerintahan Prancis dan kembali ke Prancis setelah Aljazair diberikan kemerdekaan, yang dikenal sebagai Pieds Noirs. Macron akan bergerak  menuju “pengakuan” Prancis dalam kematian warga sipil akibat penembakan yang terjadi di rue d’Isly di Aljir pada Maret 1962, satu minggu setelah penandatanganan perjanjian damai Evian dan gencatan senjata yang mengakhiri perang .

Di rue d’Islay, pendukung Aljazair Prancis yang mencoba mendorong ke arah lingkungan Bab El-Oued di Aljir ditembak oleh satu unit tentara Prancis, menyebabkan sedikitnya 50 kematian. Ini menandai dimulainya eksodus massal yang disebut Pieds Noirs dari Aljazair ke Prancis, banyak yang menetap di Prancis selatan.

Beberapa pernyataan Macron telah memicu kontroversi, termasuk kalimatnya saat kampanye presiden pada 2017 yang menyebut bahwa penjajahan Prancis di aljazair adalah “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Dia juga menyerukan untuk tidak lagi melakukan penyangkalan atas sejarah kolonial Prancis di aljazair dan menambahkan: “Kita tidak bisa tetap terjebak di masa lalu.”

Sejak itu, ia tampak menjadi sosok yang melangkah lebih jauh dari presiden Prancis sebelumnya. Meskipun kelompok hak asasi dan sejarawan mengatakan Paris harus melangkah lebih jauh dalam mendamaikan Prancis dengan masa lalu kolonialnya.

Pada tahun 2018, Macron mengakui bahwa militer Prancis melembagakan “sistem” yang memfasilitasi penyiksaan untuk mempertahankan kekuasaannya selama 130 tahun di negara itu – sebuah pengakuan penting oleh Prancis. Dia menggunakan kasus matematikawan Maurice Audin, seorang aktivis pro-kemerdekaan Komunis yang hilang pada tahun 1957. Dia juga membuat komentar tentang sanksi Prancis atas penyiksaan trsebut, sebuah kemajuan yang jauh dibanding presiden sebelumnya.

Tahun lalu, Macron mengakui bahwa tentara Prancis menyiksa dan membunuh pengacara dan aktivis Aljazair Ali Boumendjel, pada tahun 1957 selama perang kemerdekaan negara itu.

Macron juga mengatakan dalam sebuah pernyataan musim gugur lalu bahwa operasi polisi berdarah terhadap pengunjuk rasa Aljazair di Paris pada 17 Oktober 1961, yang menyebabkan belasam kematian yang tidak pernah diselidiki secara hukum dan perbuatan memukul dan melempar pengunjuk rasa ke Sungai Seine merupakan “kejahatan yang tidak bisa dimaafkan.”