Demo Pemkab Muba, Mahasiswa Dikeluarkan dari Asrama

Berita Baru, Yogyakarta – Insiden kericuhan mahasiswa saat acara silaturahmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Forum Silaturahmi Masyarakat Muba Yogyakarta (FOSMABAYO), di Hotel Sheraton Yogyakarta, Minggu (17/11), berbuntut panjang.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mengeluarkan surat untuk mengusir Uung Febri dari Asrama karena dituduh sebagai dalang kericuhan.

Menerut keterangan penghuni asrama yang tidak mau disebutkan namanya, surat tersebut diantarkan langsung oleh pejabat dari Pemkab Musi Banyuasin pagi tadi, Sabtu (30/11). Surat yang diterima oleh pengelola asrama kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan.

“Suratnya diberikan oleh pejabat dari Pemda kepada pengelola asrama pak Ridwan, karena Uung tidak ada di lokasi saat itu,” ungkapnya.

Uung Febri baru menerima surat tersebut sekitar pukul 10.30 pagi Sabtu (30/11), melalui pengelola asrama. Saat dibuka dan dibaca Uung kaget bahwa surat tersebut berisi pungusiran terhadap dirinya.

“Jujur saya kaget, mengapa saya dikeluarkan dari asrama, karena saya tidak pernah melanggar tsta tertib asrama. Usut punya usut ternyata buntut dari aksi menolak program rekreasi pejabat berkedok silaturahmi beberapa hari lalu,” ungkap mahasiswa asal Babat Toman ini.

Menanggapi surat tersebut, DPO IKPM Muba Yogyakarta, Ahmad Mirdat menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah semestinya menanggapi positif kritik dari mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk berdialog, bukan mengusir atau mengintimidasi.

“Saya menyayangkan tindakan oknum dari Pemkab yang mengeluarkan bahasa intimidatif dengan mengancam yang bersangkutan. Bahkan sudah keluar juga surat untuk mengusir Mahasiswa tersebut. Ini cara-cara orba,” ungkapnya.

Dilansir dari Nusantaranews.co, agenda silaturahim Pemkab Muba mendapat penolakan dari mahasiswa. Ketua Bidang Eksternal IKPM Muba Yogyakarta, Uung Febri menilai acara tersebut tidak ada urgensinya dan hanya menghamburkan anggaran akhir tahun.

“Anggaran untuk silaturahmi tersebut menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, tapi tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Biasalah akhir tahun mau menghabiskan anggaran sekalian jalan-jalan pejabat daerah,” kata Uung saat menyampaikan aksi penolakan tengah November lalu. [AD]