51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, LBH Senapati Indonesia Nilai Ada ‘Kekuatan Hitam’

-

Berita Baru, Depok – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Senapati Indonesia, Donny Sudrajat menyoroti 51 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos seleski Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Ada indikasi kekuatan hitam yang khawatir perkaranya mencuat kepermukaan, apabila 51 Pegawai tersebut kembali bekerja di KPK, ” kata Donny, Jumat (28/05).

Menurut Donny, Presiden RI Joko Widodo sebagai Pimpinan tertinggi ASN, tidak mungkin merestukan diberhentikannya Pegawai KPK tersebut hanya dengan alasan TWK yang dinilainya bersifat formalitas.

“Karena, Bapak Presiden secara tegas sebagai pimpinan tertinggi ASN untuk tidak merugikan kepentingan pegawai KPK yang telah aktif di lembaganya hanya karna tidak lolos tes penyesuaian wawasan kebangsaan,” sebutnya.

Berita Terkait :  Tertangkapnya Nurhadi Diharapkan Bisa Membuka Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dia mengungkapkan, 51 Pegawai yang diberhentikan tersebut merupakan pejuang pemberantasan korupsi di Indonesia sejak Tahun 2015.

Berita Terkait :  KPK Tetapkan Mantan Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz sebagai Tersangka

“Mengingat dan menimbang bahwa ke 51 pegawai yang dinyatakan tidak lolos seleksi ada adalah pejuang pemberantasan korupsi sejak 2015,” ungkap Donny.

“Kecuali, Pimpinan KPK memliki alasan yang mendasar untuk melakukan pemecatan kepada mereka,” sambungnya.

Padahal, dirinya menjelaskan, sejumlah kejanggalan dalam proses TWK pegawai KPK. Menurutnya, TWK secara formil itu adalah pertentangan hukum yang cukup serius karena muncul atau diselundupkan Pimpinan KPK melalui aturan internal KPK Nomor 1 Tahun 2021.

“Padahal regulasi itu tidak memiliki cantolan hukum dalam UU KPK baru, dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tidak pernah disebutkan ada mekanisme seleksi, tak ada penyebutan kata tes untuk pengalihan status kepegawaian KPK. Bahkan putusan MK pun ditabrak oleh pimpinan KPK ataupun Kepala BKN,” papar Donny.

Berita Terkait :  Rindu Sekolah, Siswa MI Annajah Pasongsongan Nyanyikan Lagu untuk Guru

“Putusan MK sudah menyatakan pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai-pegawai KPK dan itu pun disitir atau diambil Presiden Jokowi ketika beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan. Presiden secara spesifik menyebutkan bahwa TWK tidak bisa serta merta begitu saja dijadikan alasan untuk memberhentikan pegawai KPK,” tambahnya.

Berita Terkait :  29 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Gresik Resmi Dilantik

Lebih lanjut, Donny menilai, dalam pengambilan keputusan KPK dan BKN, Jokowi seperti tidak dihargai lagi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Diterangkannya, pasca perubahan UU KPK tepatnya Pasal 3 itu memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang berimplikasi dalam konteks administrasi mestinya KPK tunduk pada eksekutif.

“Kedua Pasal 25 UU ASN secara jelas menyebutkan bahwa presiden adalah pembina tertinggi dari ASN dan itu pun ditabrak oleh kepala BKN dan pimpinan KPK,” ujarnya.

Berita Terkait :  Dua Tersangka BLBI Ditetapkan sebagai DPO

Karena itu, dia mengajak, masyarakat yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi agar melakukan gerakan moral mendukung Presiden RI untuk memulihkan 51 Pegawai yang tidak lolos TWK itu.

“Karena, kami menilai tes penyesuaian wawasan kebangsaan hanyalah tes formalitas,” tegas Donny.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Tertangkapnya Nurhadi Diharapkan Bisa Membuka Kasus Suap di Mahkamah Agung

TERBARU

Facebook Comments