3 Hari Setelah Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Putin, Rusia Balas Buka Kasus Terhadap ICC

Berita Baru, Moskow – Badan investigasi utama Rusia telah membuka kasus pidana terhadap jaksa dan hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), 3 hari setelah keluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang, Senin (20/3).

Langkah tersebut diumumkan oleh Komite Investigasi negara bagian dalam isyarat pembangkangan Rusia lainnya, tiga hari setelah ICC menuduh Putin dan komisaris anak-anaknya Maria Lvova-Belova melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak dari Ukraina ke Rusia.

Sehari setelah dituduh, Putin melakukan kunjungan mendadak ke kota Mariupol, Ukraina yang diduduki Rusia, tempat beberapa kehancuran terburuk dari invasinya ke Ukraina selama setahun.

Komite mengatakan tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban pidana di pihak Putin, dan kepala negara menikmati kekebalan mutlak di bawah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1973.

“Penuntutan pidana jelas ilegal, karena tidak ada alasan untuk pertanggungjawaban pidana,” kata pernyataan Rusia itu.

Tindakan jaksa ICC menunjukkan tanda-tanda kejahatan di bawah hukum Rusia, kata komite, termasuk dengan sengaja menuduh orang yang tidak bersalah melakukan kejahatan.

Jaksa dan hakim juga diduga “mempersiapkan serangan terhadap perwakilan negara asing yang mendapat perlindungan internasional, untuk memperumit hubungan internasional”.

Kremlin menyebut penerbitan surat perintah ICC keterlaluan tetapi batal secara hukum, karena Rusia bukan penandatangan perjanjian yang menciptakan ICC.

Surat penangkapan itu menurut Rusia adalah tanda “permusuhan yang jelas” yang ada terhadap Rusia dan terhadap Putin secara pribadi.

Presiden ICC Piotr Hofmanski pada hari Jumat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “sama sekali tidak relevan” bahwa Rusia bukan bagian dari ICC untuk mengeluarkan surat perintah tersebut.

“Menurut statuta ICC, yang memiliki 123 negara pihak, dua pertiga dari seluruh komunitas internasional, pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak atau negara yang telah menerima yurisdiksinya. Ukraina telah menerima ICC dua kali – pada tahun 2014 dan kemudian pada tahun 2015,” kata Hofmanski.

Pejabat ICC yang menjadi sasaran penyelidikan Rusia adalah jaksa penuntut Karim Khan, seorang pengacara Inggris, dan hakim Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, dan Sergio Gerardo Ugalde Godinez.

Langkah ICC mewajibkan 123 negara anggota pengadilan untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka.

Putin tidak mungkin mengambil risiko itu dan Rusia tidak mengekstradisi warganya, tetapi langkah yang jarang dilakukan terhadap seorang presiden yang menjabat adalah langkah simbolis penting untuk membebankan tanggung jawab kepadanya atas konsekuensi invasinya ke Ukraina.

Ukraina mengatakan lebih dari 16.000 anak telah dipindahkan secara ilegal ke Rusia atau wilayah yang diduduki Rusia sejak perang dimulai hampir 13 bulan lalu.

Rusia secara terbuka mengatakan telah membawa ribuan anak Ukraina ke Rusia dalam apa yang ditampilkannya sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak yatim piatu dan anak terlantar di zona konflik.