2,3 Juta Data Bocor, Negara Diimbau Audit Keamanan Siber KPU

Berita Baru, Jakarta – Sebanyak 2,3 juta data pemilih dalam server Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengimbau kepada pemerintah agar melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan KPU.

Menurut General Manager Kaspersky Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong dalam proses audit harus dilakukan secara terbuka untuk membangun kepercayaan rakyat atas data yang dikelola negara.

“Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius,” ujar Tiong dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (22/5).

Tiong juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan para ahli keamanan siber guna menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanannya.

Selain itu, Tiong menjelaskan KPU dan pemerintah harus berkolaborasi dengan organisasi publik dan swasta untuk memperbarui sistem keamanan KPU.

Hal ini, lanjut Tiong dilakukan untuk menjamin transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan,” jelas Tiong.

Lebih lanjut, Tiong menjelaskan bahwa pemilu merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi.

“Oleh karena itu jumlah data yang dikumpulkan, dikirimkan, dan disimpan oleh KPU juga menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan siber” terangnya.

“Ruang siber kita yang sangat terhubung sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya,” imbuh Tiong.

Sebelumnya, data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor dan dijual di forum hacker.

Hal ini diungkap akun @underthebreach yang sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia.

Penjual data mengaku mendapat data ini secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut dijual dalam bentuk PDF.

Dari bocoran data yang diungkap akun ini, sebagian besar pemilih berasal dari Yogyakarta. Bocoran data yang dijual berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), serta data lain.